Pramono menegaskan, materi yang akan dibawakannya dalam debat sudah pelan-pelan disosialisasikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ia sudah siap untuk menghadapi Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun dalam debat perdana nanti.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.
Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Throughout his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Govt’s implementation of the SDGs.
Offered the very long-time horizon and broad get to from the IDI, I hope to learn the way SAIs can direct by themselves to attain both of those harmonised targets and satisfy their person leadership roles to offer continuous oversight, Perception and foresight in sustainably controlling general public means."
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya click here dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and appropriate examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Although given that the Board Member II, he undertook the state economic administration and accountability, specifically in the sphere of economic system and nationwide progress preparing.
"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.
Enterprise risk administration and supply chain management: The mediating job of aggressive advantage and choice creating in improving corporations effectiveness
"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.